-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Ketua DPRA Terima LHP Kinerja Semester II 2025 dari BPK RI Perwakilan Aceh

Rabu, 04 Maret 2026 | 02.34 WIB | Last Updated 2026-03-04T10:34:15Z

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Aceh dalam agenda penyerahan resmi yang berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Kamis (26/2).

Penyerahan laporan tersebut diterima oleh Ketua DPRA yang diwakilkan oleh Muhammad Rizky, anggota Komisi III DPRA. Dalam pernyataannya, Muhammad Rizky menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan secara independen dan profesional oleh jajaran BPK RI Perwakilan Aceh.

Menurutnya, LHP Kinerja Semester II Tahun 2025 merupakan dokumen strategis yang tidak hanya memotret capaian kinerja, tetapi juga menjadi instrumen penguatan fungsi pengawasan DPRA terhadap tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

“DPRA memandang hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi penting dalam memastikan setiap program dan kebijakan berjalan sesuai prinsip transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Rekomendasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti bersama,” ujar Muhammad Rizky.

Ia menambahkan, melalui fungsi pengawasan yang melekat pada DPRA, pihaknya akan mendorong perangkat daerah agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan atas temuan yang disampaikan, baik yang berkaitan dengan aspek regulasi, penguatan kelembagaan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, maupun sistem pengendalian internal.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Aceh menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan telah menunjukkan kemajuan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah catatan yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan agar tata kelola keuangan daerah semakin optimal.

Melalui penyerahan LHP ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara BPK dan DPRA dalam mendorong perbaikan berkelanjutan, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.

(Parlementaria) 

close