Ia menegaskan implementasi syariat Islam harus tegas, jangan hanya menjadi narasi politik di kertas. Kita semua sudah kampanyekan dan ikhlas menerima syariat Islam sebagai hukum positif yang mengatur tatanan sosial di Aceh.
“Jujur kami sangat simpati dengan Pemerintah Kota Banda Aceh yang selama ini optimis dengan penegakan syariat Islam, sesuai visi dan misi kampanye Illiza-Fadhlullah 2024 silam. Namun terkait kasus yang melibatkan oknum terdepat Ketua DPRA justru terlihat adem saja tanpa penangan serius,” tegasnya usia diskusi dilema kekinian Aceh, di Banda Aceh, Senin, 1 Juni 2026.
Teuku Indra Yoesdiansyah berharap semua elemen, ulama, tokoh masyarakat dan organisasi Islam bersama-sama mendukung syariat Islam, yang telah lama diperjuangkan dengan darah dan air mata.
Bila perlu, tegasnya, seandainya terbukti bersalah di pengadilan maka pelaksanaan cambuk oknum ajudan Ketua DPRA dilakukan di Simpang Lima, supaya masyarakat luas dapat menyaksikan. Penindakan ini penting dilakukan agar masyarakat percaya kepada pemerintah terhadap komitmen realisasi qanun jinayah.
Teuku Indra menyebutkan pelaksanaan cambuk di ruang publik bukan hanya untuk disaksikan, tapi benar-benar menjadi pelajaran bagi masyarakat, khususnya pejabat di Aceh sebagai pelaku utama pelaksanaan hukum jinayah.
“Jangan gara-gara abai terhadap pelanggaran syariat yang dilakukan oknum dekat pejabat, justru qanun syariat Islam yang diharapkan masyakarat Aceh akan dicabut pemerintah pusat. Kami tidak membela Satpol PP dan WH yang selama ini terlihat serius menangani pelanggaran syariat. Tapi yang lebih penting lagi bawah semua keputusan komando penegakan hukum ada di tangan Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal. Tunjukkan bunda, di mana mental harimaumu untuk menegakkan syariat Islam?” tegasnya.
Terkait Pokir DPRA, ujar Teuku Indra, semua pengelolaan uang rakyat Aceh harus benar-benar transparan dan terbuka. Ketua DPRA jangan cengeng terhadap kehadiran KPK di Aceh yang ingin mengevaluasi pengelolaan Pokir. KPK harus tegas mengusut tuntas jika memang ada indikasi korupsi di Aceh. Sebaliknya, KPK jangan seperti instansi pembina Ketua DPRA, yang cuma bisa menasihati ketika lembaga terhormat itu melakukan penyelewengan kekuasaan.
"KPK harus paham, masyarakat Aceh sudah lama merindukan kehadiran lembaga anti rasuah agar uang rakyat Aceh dikelola secara transparan demi kemajuan daerah bekas konflik bersenjata ini," tutupnya.[]
