BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh mulai mematangkan dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) melalui pelaksanaan uji publik finalisasi dokumen yang dibuka langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa'aduddin Djamal.
Uji publik tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan dokumen perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana tidak hanya disusun sebagai pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar dapat menjadi pedoman operasional ketika bencana terjadi.
Melalui forum ini, berbagai pihak diharapkan memberikan masukan, koreksi, serta rekomendasi terhadap substansi dokumen agar perencanaan penanganan kedaruratan bencana di Banda Aceh semakin terarah, terukur, dan responsif.
Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi penting mengingat penanganan bencana membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah, lembaga kebencanaan, unsur masyarakat, serta pihak terkait harus memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, tanggung jawab, dan mekanisme respons ketika situasi darurat terjadi.
Finalisasi RPKB juga diharapkan memperkuat kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana, mulai dari tahap kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga koordinasi penanganan dampak bencana.
Bagi Banda Aceh, dokumen tersebut memiliki arti strategis. Pengalaman menghadapi bencana besar pada masa lalu menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada wacana maupun dokumen perencanaan.
Uji publik ini sekaligus menjadi ruang untuk memastikan bahwa setiap rencana memiliki kejelasan pelaksanaan, koordinasi, dan langkah respons yang dapat dijalankan saat kondisi darurat benar-benar terjadi.
Dengan demikian, RPKB diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen yang selesai disahkan, tetapi menjadi instrumen kesiapan kota dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana.(Ada)
