Desakan tersebut disampaikan Illiza dalam rapat koordinasi bersama Komisi VIII DPR RI, Sekretaris Daerah Aceh, serta jajaran Dinas Sosial Aceh di Posko Tanggap Bencana Banda Aceh, Rabu (10/12/2025). Rapat digelar setelah laporan menunjukkan masih adanya sejumlah wilayah yang terisolasi dan membutuhkan evakuasi darurat.
“Aceh membutuhkan perlakuan khusus melalui Inpres, buku putih, atau tim yang ditunjuk langsung. Dengan itu, penanganan bisa jauh lebih cepat. Tanpa kebijakan khusus, kita selalu terkendala regulasi,” tegas Illiza.
Kewenangan Daerah Dinilai Terbatas
Illiza menjelaskan bahwa tanpa status darurat nasional dan intervensi langsung pemerintah pusat, proses rehabilitasi akan berjalan lambat. Pembangunan hunian baru, perbaikan infrastruktur, hingga pengadaan bantuan harus melalui mekanisme anggaran dan tender yang memakan waktu lama.
Ia menambahkan, pemerintah daerah selama ini bekerja dengan kemampuan terbatas, sementara masyarakat membutuhkan respons cepat, terutama untuk evakuasi dan distribusi logistik ke wilayah yang aksesnya terputus.
“Regulasi itu wajib ditaati, tetapi dalam situasi seperti ini sering menjadi penghambat. Jika tidak ada kebijakan khusus dari pusat, banyak langkah tidak bisa dilakukan, dan masyarakat yang menanggung akibatnya,” ujarnya.
Emosional Melihat Kondisi Warga
Dalam kesempatan tersebut, Illiza tidak menutupi emosinya. Ia mengaku terpukul melihat kondisi warga yang hingga kini belum sepenuhnya mendapat bantuan merata.
“Saya sedikit emosional. Berat sekali melihat keadaan masyarakat. Pemda sudah berupaya, tetapi tanpa dukungan penuh dari pusat, penanganan tidak akan maksimal,” katanya.
Harapan kepada Pemerintah Pusat
Ia berharap kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Aceh dapat menjadi dasar kuat bagi pemerintah pusat untuk menerbitkan kebijakan luar biasa, sebagaimana pernah dilakukan dalam penanganan bencana nasional lainnya.
“Saya berharap kunjungan ini menghasilkan dukungan nyata. Aceh membutuhkan keputusan cepat agar tidak terus terhambat aturan yang kaku,” pungkasnya.[]
