Hal itu disampaikan Muhsin saat mewakili Sekretaris Daerah Aceh dalam kegiatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) dan Surat Perjanjian Swakelola (SPS) pembangunan prasarana dayah Tahun Anggaran 2026 di Aula Jeddah Asrama Haji, Banda Aceh, Kamis (9/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 291 peserta yang terdiri atas pimpinan dayah dan panitia pembangunan dari berbagai kabupaten/kota di Aceh. Hadir pula unsur Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, serta pejabat eselon di lingkungan DPDA Aceh.
Dalam sambutannya, Muhsin menyampaikan salam dari Gubernur Aceh dan Sekretaris Daerah Aceh kepada seluruh peserta. Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh pada tahun 2026 menyalurkan bantuan pembangunan kepada 102 dayah yang tersebar di 22 kabupaten/kota.
Menurut Muhsin, pembangunan prasarana dayah dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sebagai bentuk kepercayaan Pemerintah Aceh kepada masing-masing dayah untuk mengelola pembangunan sesuai kebutuhan.
"Berbeda dengan pembangunan di banyak instansi lain yang menggunakan sistem tender melalui kontraktor, pembangunan prasarana dayah dilaksanakan secara swakelola. Dengan cara ini, pembangunan diharapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing dayah," ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama panitia pembangunan dan pimpinan dayah. Karena itu, seluruh pekerjaan harus dilaksanakan sesuai spesifikasi, tepat mutu, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau bangunannya tidak bagus, yang akan disalahkan adalah diri kita sendiri. Karena itu mari kita laksanakan pembangunan ini dengan sebaik-baiknya agar hasilnya benar-benar sesuai kebutuhan," katanya.
Muhsin juga mengingatkan agar panitia tidak menunda pelaksanaan pembangunan setelah penandatanganan SPS. Ia menargetkan pembangunan dapat selesai dan mulai difungsikan pada Oktober 2026.
"Saya minta setelah penandatanganan hari ini pekerjaan segera dimulai. Jangan menunggu hingga akhir tahun. Saya juga akan turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan pembangunan. Harapan kita, pada Oktober nanti bangunan tersebut sudah dapat difungsikan," tegasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, DPDA Aceh menghadirkan narasumber dari Inspektorat Aceh dan Kejaksaan Tinggi Aceh yang memberikan pembekalan mengenai tata kelola administrasi, mekanisme swakelola, serta aspek hukum guna mencegah penyimpangan dan kerugian negara.
Muhsin berharap seluruh pembangunan prasarana dayah Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan tanpa temuan. Ia mengingatkan bahwa apabila terjadi kerugian negara akibat pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan, maka panitia wajib mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, saat ini terdapat 1.827 dayah yang terdaftar di DPDA Aceh, terdiri atas dayah tipe A, tipe B, tipe C, dan non-tipe. Menurutnya, peningkatan kualitas sarana dan prasarana menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan dayah sekaligus memperkuat mutu pendidikan Islam di Aceh.
Selain pembangunan fisik, DPDA Aceh juga terus menjalankan berbagai program strategis, seperti pemberdayaan ekonomi dayah, peningkatan kompetensi guru, serta digitalisasi administrasi melalui platform E-Datuda (E-Data Dayah). Muhsin menilai kemandirian ekonomi dayah menjadi faktor penting dalam menciptakan tenaga pendidik yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana DPDA Aceh, Lian Sofian P, S.H., M.H., mengatakan pembangunan prasarana dayah tahun ini memiliki nilai anggaran sekitar Rp157 miliar. Penandatanganan SPS dilakukan secara serentak agar proses pembangunan dapat segera berjalan dan target realisasi tercapai sesuai jadwal.
"Kami berharap seluruh pimpinan dayah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan sehingga pembangunan selesai sesuai jadwal dan kualitas yang telah ditetapkan," ujar Lian.[]
