Rapat tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah, aparat penegak hukum, BPBA, instansi teknis, serta lembaga terkait lainnya untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam upaya mitigasi, penanganan darurat, hingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanggulangan bencana.
Dalam rapat itu dibahas perkembangan kondisi cuaca dan potensi bencana yang dapat terjadi di sejumlah wilayah Aceh, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi. Seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan serta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik guna menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
Satgas juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan program penanggulangan bencana agar berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selain itu, koordinasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat respons ketika terjadi keadaan darurat.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat kolaborasi dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, melindungi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas penanganan bencana di Provinsi Aceh.[]
